Jepang akan mengundang menteri pertahanan dari 14 negara kepulauan di kawasan Pasifik Selatan ke Tokyo untuk pertemuan multilateral dengan Menteri Pertahanan Minoru Kihara pada tanggal 19 dan 20 Maret.
Mengiingat semakin besarnya pengaruh Tiongkok di kawasan ini, pertemuan ini dimaksudkan untuk memperkuat keterlibatan Jepang dengan negara-negara kepulauan tersebut dalam masalah keamanan.
Ini akan menjadi pertemuan multilateral kedua dengan para menteri pertahanan negara-negara kepulauan tersebut, namun yang pertama diadakan secara langsung. Pertemuan sebelumnya pada tahun 2021 dilakukan secara daring karena adanya pandemi COVID-19.
Fiji dan Papua Nugini, yang memiliki militer sendiri, akan diwakili oleh menteri pertahanannya, sementara negara-negara tanpa militer akan mengirimkan perwakilan kepolisian dan penjaga pantainya. Direktur jenderal dari Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru dan negara-negara lain juga akan hadir sebagai pengamat.
Pertemuan ini diharapkan dapat mengkonfirmasi kerja sama antara Jepang dan negara-negara tersebut dalam isu-isu unik di negara-negara kepulauan, seperti keamanan maritim, perubahan iklim, dan tanggap bencana.
Kihara bermaksud menyerukan kerja sama yang lebih kuat dalam pidato utamanya.
Pada pertemuan sebelumnya telah dikeluarkan pernyataan bersama yang memuat kebijakan diplomatik Jepang tentang Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (FOIP) dengan mempertimbangkan peningkatan ekspansi maritim Tiongkok.
Namun, tidak ada pernyataan atau dokumen hasil yang diharapkan akan dikeluarkan dari pertemuan kedua. Sejumlah negara kepulauan telah mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok, dan Jepang merasa “sulit untuk mengambil tindakan,” menurut seorang pejabat senior kementerian.
Pertemuan Pemimpin Kepulauan Pasifik juga dijadwalkan diadakan di Tokyo pada bulan Juli. Pertemuan tingkat menteri pertahanan pada bulan Maret akan berfungsi sebagai pertemuan persiapan untuk pertemuan puncak bulan Juli.
Para menteri luar negeri dan pejabat lain dari Jepang dan negara-negara kepulauan mengadakan pertemuan sementara tingkat menteri di Fiji pada bulan Februari. Mereka mengeluarkan pernyataan yang mencakup penolakan terhadap upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan, dengan mempertimbangkan Tiongkok.
Kawasan Pasifik Selatan merupakan jalur laut utama yang menghubungkan Asia, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Presiden Tiongkok Xi Jinping telah meningkatkan keterlibatan Tiongkok di kawasan ini melalui pembangunan infrastruktur dan langkah-langkah lainnya.
Aktivitas polisi setempat Tiongkok juga tercatat di Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kiribati, yang dekat Hawaii. Ketika Tiongkok berupaya memperkuat pengaruhnya terhadap negara-negara kepulauan ini, Jepang bersekutu dengan Amerika Serikat dan Australia untuk melawan.
Pada bulan Januari, personel Pasukan Bela Diri memberikan pelatihan pembuangan persenjataan yang tidak meledak kepada polisi setempat di Kepulauan Solomon.
Pertemuan para menteri pertahanan juga akan berupaya memperkuat kerja sama dengan Australia, yang diposisikan Jepang sebagai “aliansi semu.” Australia, yang memiliki hubungan dekat dengan negara-negara kepulauan, memiliki rasa urgensi yang kuat terhadap ekspansi Tiongkok.
Meskipun Jepang menerima kerja sama Australia dalam memantau kapal-kapal Korea Utara yang secara ilegal mengirimkan barang antar kapal saat berada di laut, Jepang bertujuan untuk memperdalam kerja sama antara Australia dan Jepang dengan memperkuat keterlibatan Jepang di negara-negara kepulauan tersebut, kata seorang pejabat kementerian.
Source: Asahi Shimbun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar